JOKOWI SEGERA DILENGSERKAN, AKIBAT TERBONGKARNYA REKAMAN KECURANGAN PILPRES

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akhirnya menggelar sidang perdana kasus Ketua DPR Setya Novanto yang dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said.

Pada sidang MKD tadi malam (Rabu, 2/12) diputar rekaman terkait perpanjangan kontrak PT Freeport. Selain membahas Freeport, perbincangan tiga orang, yaitu SN (Ketua DPR Setya Novanto), MR (pengusaha Muhammad Riza Chalid), MS (Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin) juga menyinggung berbagai masalah lain. Di antaranya, mereka mengungkap strategi partai pendukung Jokowi untuk mengalahkan Prabowo ketika Pilpres 2014. MR bahkan mengungkap bagaimana kepolisian digerakkan untuk ikut memenangkan Jokowi.

 

Berikut kutipan transkrip rekaman yang diputar dalam sidang MKD di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12) malam, dikutip dari ROL:

MR: Di Solo ada…., ada Surya Paloh, ada si Pak Wiranto pokoknya koalisi mereka, Dimaki-maki Pak, Jokowi itu sama Megawati di Solo. Dia tolak BG. Gila itu, saraf itu. Padahal, ini orang baik kekuatannya apa, kok sampai seleher melawan Megawati. Terus kenapa dia menolak BG. Padahal pada waktu pilpres, kita mesti menang Pak. Kita mesti menang Pak dari Prabowo ini. Kalian operasi, simpul-simpulnya Babimnas. Bapak ahlinya, saya tahu saya tahu itu. Babimnas itu bergerak atas gerakannya BG sama Pak Syafruddin. Syafruddin itu Propam. Polda-polda diminta untuk bergerak ke sana. Rusaklah kita punya di lapangan.

SN: Termasuk Papua

MR: Termasuk Papua. Noken kita habis.

SN: Habis Pak, hampir setengah triliun.

MR: Kapolda Papua itu kan sahabat saya, sahabat deket.

MS: Tito

MR: Tito. Akhirnya ditarik ke Jakarta supaya nggak menyolok, jadi Asrena. Sekarang Papua sudah jalan, kasih hadiah sama Jokowi. Padahal maunya Jakarta bukan dia. Pak BG maunya bukan Tito. Pak BG maunya Pak Budi. Tapi Budi ditaruh Bandung. Tito Jakarta. Yang minta Jokowi. 

Terbongkarnya rekaman kecurangan pilpres ini membuat legitimasi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK dipertanyakan.

"Pak Jokowi-JK paling berkepentingan soal kebenaran rekaman yang diputar di MKD. Karena soal kecurangan pemilu bisa jadi soal  legitimasi," ujar mantan staf Presiden SBY, Andi Arief melalui akun twitternya @AndiArief_AA, Kamis (3/12).

Menurut Andi kasus kecurangan pilpres ini mirip dengan yang terjadi di Filipian. Berikut twit Andi Arief:

Apa yang terjadi saat kecurangan Arroyo filipina diketahui setelah Arroyo dinyatakan menang tahun 2007, menjadi soal serius selama berkuasa

Dilema konstitusional Filipina, karena MK filipina mementahkan Impeach Arroyo, kemenangan arroyo dianggap final. Tapi rakyat tidak mau tahu.

Jokowi-JK buruk dimata masyarakat dan dunia internasional, jika kecurangan pemilu yang diungkap dalam forum MKD tidak diklarifikasi segera.

Ini soal seriius, bukan soal kebencian pada Jokowi-JK. Kecurangan pemilu membuat beban 4 tahun ke depan. Kasihan bangsa ini.

Tidak mungkin Jokowi-JK berteori/berbicara pentingnya demokrasi, keadilan,kejujuran selama pengakuan kecurangan Pemilu tdk diklarifikasi.

Semoga sidang MKD bisa membongkar semua yang ada dalam rekaman, seperti kata Prabowo berulang kali "Becik ketitik ala ketara" yang berarti segala sesuatu yang baik dan buruk akan tampak. Hal ini disampaikan Prabowo saat pengumuman hasil Sidang Gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi.

___
*NB:

Dialog dengan jokower

Jokower: Papah minta saham!
Publik: darimana datanya?
Jokower: dari rekaman.

Publik: Pilpres curang!
Jokower: Rekaman dari calo saham kok dipercaya.

HAHAHAH... sakitnya tuh di jokower

Humas PKS Agar Dapat Berperan Optimal

PALANGKA RAYA (23/11) – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Tengah (Kalteng) Heru Hidayat menyampaikan tiga hal penting untuk Humas PKS Kalteng, agar bisa berperan secara optimal dalam menunjang partai dakwah ini. Hal tersebut disampaikan Heru saat menghadiri diskusi rutin dengan Bidang Humas PKS Kalteng di halaman kantor PKS Kalteng, Kamis (26/11) malam.

“Pertama adalah kemampuan public speaking setiap pelaku Humas, karena akan menjadi penyambung hubungan komunikasi dengan banyak orang. Banyak karakter, banyak profesi yang ada di masyarakat, sehingga kemampuan berbicara, mempengaruhi, dan juga mengarahkan banyak pihak untuk turut serta dalam agenda dakwah adalah keniscayaan,” tutur Heru.

Selain itu, menurut Heru, dengan kemampuan public speaking yang baik, akan memudahkan para audience untuk mendapatkan informasi secara jelas dan komunikatif tentang apa dan bagaimana partai dakwah itu bekerja dan tumbuh.
Kedua, lanjut Heru, Humas harus memiliki kemampuan untuk bisa secara aktif memproduksi informasi berita secara terus menerus.

“Hal ini memiliki peran penting sehingga semua informasi harus didukung oleh bahan ataupun momen yang menarik agar bisa dituangkan dalam bentuk tulisan berita yang bisa kita bagikan kepada semua pihak. Jadi saat ini yang kita butuhkan adalah bagaimana kemampuan personil Humas mampu membuat informasi yang valid dan layak untuk bisa dimuat di berbagai media,” tambah ayah dari empat orang anak ini.

Heru bahkan menyampaikan, struktur akan membantu kebutuhan Humas untuk bisa optimal dalam berkerja. Oleh karena itu menurut Heru jika ini terus dilakukan oleh Humas dan semua kader dalam menyuplai informasi lapangan, maka berita yang dihasilkan akan semakin banyak dan berkualitas.

“Karena sebetulnya banyak potensi informasi yang berasal dari internal kita. Misalnya kegiatan Ketua Umum, bidang-bidang, struktur DPD, para anggota legislatif, dan kegiatan para kader yang ada di lingkungannya masing-masing,” terang Heru.

Yang ketiga, tambah Heru, adalah kemampuan mendokumentasikan setiap kesempatan yang dilakukan agar memiliki bahan informasi. Baik itu cara mengemas kegiatan, pengambilan foto, sampai penulisan informasi berita untuk kemudian dikirim ke berbagai media.

“Jika semua ini kita lakukan secara bertahap dan berkesinambungan maka akan menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri pelaku Humas maupun para kader di PKS. Karena yang dibentuk adalah kepekaan pada setiap momen untuk bisa menjadi berita yang dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap PKS,” jelas Heru.

Menurut Ketua Umum DPW PKS termuda ini, PKS di Kalimantan Tengah harus dekat dan bersahabat dengan masyarakat. Karena dengan upaya tersebut akan membuat PKS banyak bersinergi dengan berbagai pihak sehingga akan sangat membantu.

“Kita saksikan sendiri pada saat bencana asap kemarin, ada beberapa orang yang semula tidak menyukai PKS bahkan sangat antipati, namun mereka melihat kerja nyata kita, mereka menyaksikan kader PKS terus dekat dengan masyarakat, hadir pada saat dibutuhkan masyarakat. Nyatanya mereka yang selama ini antipati tersebut berubah menjadi bagian dari kita dalam kegiatan sosial, mereka turut andil pendanaan dalam kegiatan kita. Jadi kini saatnya kita turut melakukan berbagai kegiatan berkhidmat bersama masyarakat. insya Allah akan membawa nilai positif, keberkahan dari Allah SWT,” pungkas Heru.

Keterangan Foto: Ketua DPW PKS Kalteng, Heru Hidayat (kedua dari kiri) saat menghadiri diskusi rutin dengan Bidang Humas PKS Kalteng di halaman kantor PKS Kalteng, Kamis (26/11) malam.
Sumber: Humas PKS Kalteng

Kader Militan PKS Tak Bakal Membelot

SAMARINDA (24/11) – Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur (Kaltim), Sarwono mengungkapkan, momentum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS awal bulan lalu menjadi konsolidasi pemanasan jelang pemenangan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Tidak hanya mengumpulkan seluruh calon kepala daerah yang diusung, Mukernas juga menjadi ajang pengdeklarasian komitmen para kader untuk memenangkan para kandidat yang diusung maupun didukung sesuai dengan amanat partai.

“Insya Allah di PKS tidak ada tipikal yang seperti itu (membelot). Memang perlu pengawasan secara ketat, lalu diamanahkan secara kuat. Dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) hingga pengurus ranting dibuat komitmen,” papar Sarwono.
Sarwono juga menambahkan sampai saat ini belum satu indikasi pun yang menunjukan ketidaksetujuan kepada usungan partai sehingga menyimpang lalu mendukung calon lain. “Mereka justru bekerja optimal dan menggerakkan yang lain,” imbuhnya.

Selain optimistis mengantarkan Syaharie Jaang-Nusyirwan sebagai Walikota untuk kali kedua, PKS Kaltim pun berjuang ekstra keras memenangkan tiga  kader terbaiknya. Diantaranya Muharrom sebagai Calon Bupati Berau, Ardiansyah Sulaiman Calon Bupati Kutai Timur, dan Isro Umarghani sebagai Calon Wakil Walikota Bontang.

“Baik yang kader maju sendiri maupun mengusung calon lain, kami tetap dapat amanah dari DPP untuk bekerja penuh kesungguhan untuk memenangkan. Kami dapat tugas besar untuk menjadi lini terdepan dalam pemenangan, namun tidak terlepas dari kerja sama partai koalisi,” tuturnya.

Diketahui, dalam hajatan Pilkada serentak tahap pertama yang dihelat 9 Desember 2015, PKS mengusung 43 kader internalnya untuk maju menjadi kepala daerah. Sedangkan secara keseluruhan terdapat 210 calon yang diusung maupun yang didukung.

Para calon sebelumnya menandatangani pakta integritas sebagai bukti komitmen melakukan proses demokrasi yang bersih sehingga meraih kemenangan dengan cara yang bermartabat dan penuh keberkahan.

DPC PKS Kaliwungu Ajak Warga Tanam Pohon

SEMARANG (27/11) - Intensitas hujan di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, sudah mulai tinggi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kaliwungu berinisiatif untuk menggerakkan warga, melakukan penghijauan, menanam pohon sengon.

Ratusan bibit pohon sengon diangkut mobil pick up PKS Kaliwungu, untuk dibagikan kepada warga Dusun Kiringan Desa Jetis, Kamis (26/11), bertepatan dengan jadwal kampanye pasangan calon bupati wakil bupati Semarang nomor urut dua, Nur Jatmiko – Mas’ud Ridwan (JatiMas).

Dua batang bibit pohon sengon yang diberikan, sekedar untuk oleh-oleh bagi warga yang  ditemui, mengingat musim hujan di Kaliwungu sudah mulai tinggi. Tidak lupa, setiap warga mereka ingatkan untuk mencoblos pasangan nomor urut dua - JatiMas di Pilkada 9 Desember mendatang.

“Dalam direct selling ini, kami berpasangan dua-dua. Terhitung ada delapan tim yang terjun di lapangan, untuk menyambangi setiap rumah warga dengan seperangkat alat peraga kampanye (APK) calon bupati nomor urut dua. Kami ingatkan mereka untuk mencoblos JatiMas, besok tanggal 9 Desember,” Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Kaliwungu, Fajar Farianto.

DPC PKS Kaliwungu tidak ingin ketinggalan dalam menyukseskan pemilihan bupati (pilbub) yang baru, dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, 9 Desember 2015 mendatang.

Sebagaimana diketahui, PKS bersama beberapa partai politik di Kabupaten Semarang serta relawan, mengusung pasangan JatiMas. Parpol tersebut yaitu PKB, Golkar, Hanura, PPP, NasDem, Demokrat, dan PKPI.

Ilustrasi: Sejumlah kader PKS Jawa Tengah bersiap menanam pohon bersama warga. 
Sumber: http://berita.suaramerdeka.com

DPC PKS Tuntang Mengajak Siswa SMA Untuk Mencoblos

TUNTANG (25/11) – Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Tuntang kembali menggelar aksi di jalan raya, tepatnya di depan Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Tuntang Kabupaten Semarang.

“Ayo-ayo teman-teman SMA 1 Tuntang, gunakan hak pilih kalian dalam pemilihan bupati Semarang yang baru. Ayo mencoblos,” demikian yang terdengar dari pengeras suara ini berasal dari kader.

Aksi ini dilakukan bersamaan dengan jadwal kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut dua, Nur Jatmiko - Mas’ud Ridwan yang dikenal dengan singkatan JatiMas. Selain itu, aksi yang dilakukan siang hari saat kepulangan siswa SMA ini mendapat perhatian dari pengguna jalan yang lewat.

“Aksi ini kami lakukan untuk mengenalkan calon bupati baru, JatiMas, yang menjadi salah satu kontestan pilkada di Kabupaten Semarang. Kami menyasar anak SMA, karena mereka merupakan pemilih pemula yang perlu diberikansosialisasi siapa calon yang akan mereka pilih pada tanggal 9 Desember 2015 yang akan datang,” ungkap Sugiharto, Ketua PKS Tuntang.

Selain itu, kata Sugiharto, mereka yang tergolong pemilih pemula, diajak agar tidak canggung ikut mencoblos. “Dengan mencoblos, mereka memanfaatkan hak pilihnya, yang berarti turut serta menyukseskan pemilihan kepala daerah,” imbuh Sugiharto.

Aksi hanya berlangsung beberapa saat, mengingat hanya berbarengan dengan kepulangan siswa SMA. Dengan membagikan alat peraga kampanye berupa stiker Nur Jatmiko – Mas’ud Ridwan, belasan kader PKS Tuntang yang memakai topeng calon, terlihat atraktif meneriakkan ajakan Pilih Sing Anyar. Spanduk JatiMas juga mereka kenakan sepanjang melakukan aksi, untuk menarik perhatian pengguna jalan.

Keterangan Foto: Siswi-siswi SMA 1 Tuntang antusias merespon kampanye pasangan cabup-wabup Semarang nomor urut dua, Nur Jatmiko - Mas'ud Ridwan yang digelar kader PKS di Tuntang, Selasa (24/11/2015).
Sumber: http://berita.suaramerdeka.com

Revisi UU KPK Memerlukan Masukan dari KPK

JAKARTA (27/11) – Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS DPR RI Almuzammil Yusuf menegaskan bahwa Revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 yang diajukan atas inisiatif DPR, akan mengutamakan masukan dari KPK.

Baleg DPR berharap revisi tersebut bersifat terbatas dan selesai secara cepat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2015.

“Masukan dari KPK adalah masukan utama untuk RUU revisi KPK dari DPR. Sehingga, DPR bersama KPK mengawal revisi UU KPK ini. Mudah-mudahan revisi itu terbatas dan usulan dari KPK dapat kita selesaikan secara cepat,” tegas Almuzammil pasca Rapat Baleg bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/11).

Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS ini juga memastikan setelah Badan Musyawarah (Bamus) DPR menyerahkan draf RUU, maka pihak pertama yang diundang untuk diminta masukan adalah KPK itu sendiri.  Sehingga, Almuzammil berharap KPK sudah mengerti berbagai masukan dari publik atas kelemahan dari lembaga anti rasuah itu selama ini.

“Dengan adanya masukan dari KPK ini, kami berharap tidak akan menjadi bola panas atau kontroversi yang tidak produktif di masyarakat,” tegas legislator PKS dari daerah pemilihan Lampung I ini.
Diketahui, Revisi UU KPK ini awalnya inisiatif dari pemerintah. Dalam rapat ini pula disepakati bawah RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan tetap menjadi inisiatif pemerintah. Hal tersebut, menurut Almuzammil, karena persoalan pajak adalah domain pemerintah.

“Itu (RUU Tax Amnesty) domain dari pemerintah, karena tax adalah 75% penerimaan negara. Tentu pemerintah tahu terobosan apa yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan pemerintah,” jelas Almuzammil.

Pasca ini, Baleg akan mengadakan rapat kurang dari satu bulan untuk membahas kedua RUU tersebut. Selanjutnya, kedua RUU tersebut akan dibawa ke Bamus dan rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan.

Keterangan Foto: Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS DPR RI Almuzammil Yusuf.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

APBD Kota Pekanbaru 2016 Masuk Kategori Sehat

PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Bapak Ir. H. Firdaus MT mengatakan Program Kerja pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru 2016 masuk dalam kategori SEHAT. Hal ini ditandai dengan jumlah Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan hampir berimbang.

Pernyataan Walikota Pekanbaru, Bapak Ir. H. Firdaus MT disampaikan usai mengikuti sidang paripurna 11 masa sidang ketiga yang digelar DPRD Kota Pekanbaru, Jumat (27/11/2015). Agenda paripurna adalah Penyampaian Nota Keuangan Ranperda APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2016, sebelum penutup tahun 2015.

"Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2016 tetap mengutamakan peningkatan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini sama dengan komitmen yang dilakukan pada tahun 2015 ini," kata Walikota Bapak Ir. H. Firdaus MT di Balai Payung Sekaki DPRD Kota Pekanbaru.

Menurut Walikota, perimbangan antara Belanja Langsung atau Belanja Modal sebesar 60 persen dan Belanja tak Langsung atau Belanja Pegawai sebesar 40 persen. Dengan demikian struktur APBD Kota Pekanbaru masuk dalam kategori Sehat.
 

Walikota Pekanbaru menyerahkan Nota Keuangan RAPBD 2016 kepada Ketua DPRD Pekanbaru.


Pengelolaan Sampah Belum Maskimal :
 
Sementara itu, menyinggung belum maksimalnya pengelolaan sampah oleh pihak ketiga sehingga terjadinya penumpukan disejumlah tempat, Walikota menjelaskan pihaknya tetap akan menegur satuan kerja terkait karena belum menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Wako mengakui belum maksimalnya mobilisasi peralatan dari satuan kerja karena masih baru atau dalam masa transisi tetapi tetap ditegur. "Jika waktu transisi ini sudah habis tetapi SKPD tersebut juga tidak menunjukkan angka peningkatan dalam bekerja, maka akan diberikan sanksi-sanksi kontrak," jawab Wako. (mah)